Karena awak sudah menunggu di ruang tunggu dua setengah jam belum bisa masuk ke ruangan kepala dinas pendidikan tersebut. Lantas salah seorang awak media
Pmempetanyakan kepada ajudan kadis pendidikan Sergai kenapa tamu keluar masuk dari ruangan kadis sementara kami yang nunggu lama tapi tidak di perbolehkan masuk? Tanyak awal media.
Ajudan pun dengan mudah menjawab "kalau tamu tamu yang masuk itu semua teman pak kadis. tim awak media bertanya kembali jadi kalau tamu yang masuk semua teman kadis lantas kami media di anggap musuh? " ajudan pun terdiam".
Dengan sabar tim awak media menunggu sampai akhirnya di persilahkan bertemu Kadis pendidikan inisial S diruanganya.
Ketika awak media meminta tanggapan Kadis Pendidikan atas dugaan penggelembungan data Siswa oleh pihak yayasan
PKBM Nur Rahman, Kabupaten Serdang Bedagai, tetapi respon yang didapat sangat mengecewakan kerena Kepala Dinas inisial S menolak memberikan tanggapan mengenai masalah tersebut.
"Saya tidak akan memberi tanggapan terkait pemberitaan yang sudah kalian beritakan, ujarnya dengan sikap angkuh dan sombong sambil tertawa seolah olah mengejek tim awak media di dalam ruangannya,
Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Serdang Bedagai
Agus Salim Brutu, S.pd.MM
menyarnkan, sesuai dengan pemberitaan itu awak media harus menyurati Dinas pendidikan agar yang terkait dalam pemberitaan itu bisa kami panggil.
" Buat lah surat ke Dinas Pendidikan, sehingga kami bisa memanggil yang bersangkutan terkait pemberitaan tersebut" harap nya.
Padahal dari berbagai sumber yang berasal di rangkum awak media , kasus ini berawal dari temuan data yang tidak sesuai antara laporan resmi dan kondisi sebenarnya di lapangan. Dugaan penggelembungan data siswa yang terjadi di yayasan PKBM Nur Rahman dan PKBM AL HABIB tersebut diduga kuat untuk memperoleh bantuan atau dana lebih banyak dari pemerintah. Meskipun demikian, pihak yayasan maupun pemerintah daerah belum memberikan klarifikasi atau penjelasan resmi terkait masalah ini.
Kepala Dinas yang seharusnya memberikan klarifikasi terkait isu ini justru menanggapi pertanyaan awak media dengan sikap yang terkesan mengabaikan bahkan meremehkan profesi jurnalis. Sikap ini semakin memperburuk citra pemerintahan daerah yang seharusnya terbuka dan transparan dalam menangani isu-isu publik.
Pihak media berharap agar masalah ini segera mendapat perhatian kusus dari pihak berwenang sehingga memastikan bahwa data yang digunakan dalam program pendidikan adalah valid dan akurat, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan terpercaya mengenai keberlanjutan pendidikan di daerah tersebut.
Untuk itu Bupati Serdang Bedagai bisa memberi sanksi kepada kepala dinas pendidikan agar dapat memperbaiki sikapnya dan lebih kooperatif dalam menjawab pertanyaan yang ada demi transparansi dan akuntabilitas publik,
(wt)
