Deli Serdang : Dugaan penguasaan hutan lindung oleh mafia tanah di Kabupaten Deli Serdang semakin mencuat. Tanah milik negara yang seharusnya dilindungi kini justru beralih menjadi hak milik dengan sertifikat resmi. Temuan ini terungkap setelah pemerhati lingkungan turun langsung ke lokasi di Desa Regemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kamis (6/3/2025).
Ironisnya, meski DPRD Deli Serdang telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan melakukan inspeksi hingga dua kali, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang justru tidak pernah hadir. Sikap ini memicu dugaan kuat bahwa BPN berpihak kepada mafia tanah yang menguasai kawasan hutan lindung.
Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri, menyesalkan ketidakhadiran Kepala BPN dalam sidak tersebut. Menurutnya, pemilik lahan seharusnya hadir untuk memperjelas batas tanah yang mereka klaim.
“Tadinya kita berharap pemiliknya hadir, jadi bisa sama-sama melihat apakah lahan yang mereka kuasai masuk kawasan hutan lindung atau tidak,” ujar Zakky Shahri kepada awak media.
Saat tim turun ke lokasi, patok batas kawasan hutan lindung yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi sudah jelas. Namun, Kepala BPN Deli Serdang kembali absen, memperkuat dugaan bahwa instansi tersebut mendukung praktik ilegal ini.
Sertifikat di Kawasan Hutan Lindung
Lebih parah lagi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa lahan hutan lindung telah bersertifikat. Pemerhati lingkungan, Fajar Sinaga, menegaskan bahwa sertifikat yang diterbitkan di kawasan lindung harus segera ditertibkan.
“Kita sudah libatkan ATR/BPN Deli Serdang dan Dinas Lingkungan Hidup, tapi mereka tidak membawa data yang jelas. Jadi, apa solusinya kalau begini?” keluh Fajar.
Saat dikonfirmasi, perwakilan BPN Deli Serdang enggan memberikan komentar dan terlihat menghindari wartawan. Sementara itu, pihak yang mengaku pemilik lahan pun tidak dapat menunjukkan lokasi yang mereka klaim. Akibatnya, sidak harus ditunda hingga minggu depan.
“Owner-nya tidak bisa menunjukkan mana lahannya, jadi kita tunda sampai minggu depan,” ujar Siddiq, dari bidang penataan BPN Deli Serdang, singkat kepada awak media.
Kasus ini menambah panjang daftar dugaan mafia tanah yang merampas kawasan hutan lindung. Masyarakat dan pemerhati lingkungan mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan menertibkan sertifikat ilegal dan mengembalikan hutan lindung ke fungsi aslinya.(Wt)
