Syafriadi menyatakan bahwa keputusan ini telah memicu kegaduhan di kalangan organisasi kepemudaan tersebut, mengingat pengurus DPD BKPRMI Aceh Singkil yang diganti melalui SK baru adalah mereka yang selama ini aktif menjalankan berbagai program organisasi di daerah tersebut.
"Selama ini kami melihat dan mengikuti kegiatan mereka di media. Mereka sangat aktif dalam menjalankan program-program BKPRMI di Aceh Singkil. Tapi, mengapa pengurus yang aktif menjalankan organisasi tiba-tiba diberhentikan tanpa alasan jelas," ujar Syafriadi kepada wartawan, Kamis (3/10/2024).
Syafriadi juga menyoroti bahwa terbitnya SK baru ini membuat mahasiswa dan masyarakat Aceh Singkil bertanya-tanya tentang alasan di balik keputusan tersebut. Terlebih lagi, SK ini keluar sehari setelah pengurus BKPRMI Aceh Singkil menggelar Musdalub.
"Kami meminta DPW BKPRMI Provinsi Aceh untuk meninjau kembali keputusan ini dan mempertimbangkan hasil Musdalub yang dilaksanakan oleh pengurus aktif pada 29 September 2024 di Aula MPU Aceh Singkil," tegasnya.
Menurutnya, kegaduhan yang terjadi di internal BKPRMI Aceh Singkil seharusnya bisa diselesaikan dengan baik melalui mediasi, bukan dengan menerbitkan SK baru tanpa melalui prosedur AD/ART organisasi.
Sebagai tokoh muda dan akademisi yang saat ini menuntut ilmu di Banda Aceh, Syafriadi merasa prihatin dengan situasi ini.
Ia menegaskan bahwa BKPRMI Aceh Singkil selama ini sangat aktif dan telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap situasi ini dapat segera diselesaikan demi menjaga keharmonisan dan ketenangan di Aceh Singkil.
"Kami tidak ingin daerah kelahiran kami, Aceh Singkil, dibuat gaduh oleh siapapun, terlebih ini adalah organisasi kepemudaan Islam yang selama ini sangat eksis di daerah kami," tutupnya.| KM
Foto: Himpunan mahasiswa pelajar aceh singkil (HIMAPAS) bersama Sekertaris dan anggota.(Dok. Istimewa)
