Ronny menilai hal itu diduga akibat lemahnya sistem pengawasan pemilu yang dilakoni panwaslih beserta pihak terkait lainnya terhadap dugaan potensi terjadinya praktek kotor suap politik uang tersebut di Aceh, khususnya di Aceh Timur.
"Jika panwas lemah, maka diprediksi pada pileg kali ini praktek kotor politik uang bakal semakin merajalela, bahkan lebih parah dari pemilu sebelumnya, sehingga melahirkan kepemimpinan bobrok hasil dari kecurangan besar," Kata Ronny, Kamis 21 Desember 2023.
Ronny menilai panwaslih Aceh Timur periode ini sangat lemah dalam hal pengawasan terhadap potensi terjadinya praktek kotor politik uang pada pileg 2024 mendatang, hal itu ditandai dengan minimnya sosialisasi dan kampanye anti politik uang oleh panwaslih di ruang publik.
" Bisa dikatakan diduga sama sekali tidak ada inisiatif pencegahan terjadinya politik uang sejak dini oleh panwaslih di Aceh Timur, seperti meng gencarkan kegiatan sosialisasi atau kampanye anti politik uang secara signifikan dalam berbagai bentuknya di tengah masyarakat, bahkan kebalikan, malah kami yang terus ingatkan panwas soal ini, kan aneh itu," Ujarnya.
Ronny berpendapat, kegiatan panwaslih di Aceh Timur lebih banyak bersifat seremonial, hanya formalitas dan sama sekali tidak efektif, baik secara kinerja, bahkan dugaan terjadinya penghamburan anggaran.
" Panwas terkesan lebih banyak seremonial, banyak kegiatan di hotel dan kegiatan tidak substansif lainnya, misalkan sebatas penertiban alat peraga, itu pun terkesan formalitas belaka, cendrung diskriminatif dan pencitraan, padahal edukasi langsung ke masyarakat itu sangat penting terkait sosialisasi dan kampanye anti politik uang, tapi nampaknya itu tidak ada, padahal itulah yang terpenting agar pemimpin yang dihasilkan bukan hasil dari kecurangan besar dan praktek kotor yang merusak masa depan bangsa," Sebut aktivis cadas itu.
Ronny mendesak panwaslih Aceh Timur yang bekerjasama dengan penegak hukum dan pihak terkait lainnya di semua tingkatan, segera berbenah dan menggencarkan kampanye anti politik uang dalam berbagai bentuk, terutama meningkatkan sistem pengawasannya untuk mencegah dan menekan potensi terjadinya praktek kotor politik uang dan sejenisnya yang nyata - nyata melanggar hukum.
" Panwaslih jangan loyo dan jangan malah terkesan sengaja melakukan pembiaran pada potensi terjadinya praktek kotor politik uang, sehingga para pelaku yang ikut pemilu hanya bermodalkan uang banyak, bisa leluasa melancarkan praktek kotor serta kecurangannya, sehingga dianggap biasa dan wajar oleh masyarakat, padahal itu jelas - jelas melanggar hukum dan haram dalam perspektif agama, yang berakibat mencidrai demokrasi dan merusak moralitas serta masa depan masyarakat luas," pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
| Rgs
