Dengan berdirinya komisi pemberantasan korupsi (KPK) melalui UU no 30 tahun 2002, untuk menekan angka korupsi di semua lini, namun sepertinya masih saja ada oknum oknum kepala desa yang KKN, Rabu (14/9/2022)
Seperti penggunaan ADD di Desa Marombun Barat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang yang dihuni oleh 17 Kepala Keluarga (KK) perlu di pertanyakan.
Sebagai contoh :
1. Kegiatan rabat beton panjang 300. meter menggelontorkan dana Rp 64.741.000
2.Pembangunan Pos kamling satu unit dana Rp 25.000.000
3.Pasang CCTV delapan yunit, Rp 25.000.000
4.Belanja Pot bunga Rp 10.000.000.
Karena mencurigai dana terlalu besar yang di alokasikan sehingga pada hari Senin (12-9-2022) awak media mengkonfirmasi Pintar Sinaga selaku kepala Desa setempat. mengenai pembangunan dan pembagian BLT yang di duga kuat kepala desa beserta perangkat juga turut mendapatkannya BLT tersebut.
Lantas Pintar Sinaga menjelaskan bahwa dana untuk pembangunan itu sesuai dengan dana yang di anggarkan dan tidak ada sisanya ataupun Silpa penghematan, dan kalau jumlah kk saya kurang paham tanya aja semua sama bendahara desa, kilah Kades.
"Kalau masalah BLT semua kepala desa dan perangkat dapat itu sudah dari tahun 2021 sampai 2022, sedangkan Kades hanya Kuasa Pengguna Anggaran, jadi semua kegiatan sudah saya serahkan kepada tupoksi masing masing" ucap kades dengan santai nya.
Di tempat terpisah bendahara desa Marumbun Barat di depan kantor Camat Bangun Purba saat di konfirmasi tentang berapa jumlah KK di desa nya dengan tegas menjawab, di desa kami ada 16 KK.
Berdasarkan keterangan bendara desa tersebut sudah jelas kalau kepala desa beserta perangkat desa menerima BLT DD setiap tahunnya, dan satu perangkat di duga mendapat bantuan BLT sebesar Rp 900.000 dan jelas tidak tepat sasaran.
Untuk itu kami berharap dari instansi terkait dapat meninjau dugaan penggelembungan dana yang di alokasikan dalam beberapa kegiatan yang sudah di laksanakan dan juga pembagian BLT yang diduga tidak tepat sasaran.
| Wati
