Tim penyuluhan Hukum dari Kumdam Iskandar Muda, yang dipimpin oleh Kapten Chk Sapuan beserta Tim bekali penyuluhan hukum kepada Personel Kodim 0104/Aceh Timur dan Anggota Persit Kartika Candra Kirana Cabang XXI Dim 0104 Rem 011 PD IM, bertempat di Aula Serbaguna Makodim, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Kamis (25-03-2021) pagi.
Dandim 0104/Atim Letkol Czi Hasanul Arifin Siregar, S.Sos, M.Tr (Han) yang diwakili Pasipers Kapten Inf M. Kaoy dalam sambutannya mengatakan bahwa penyuluhan hukum dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada para prajurit, PNS serta Ibu Persit, sehingga akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya, manfaatkan betul-betul penyuluhan saat ini, apa yang belum mengerti ditanyakan sejelas-jelasnya kepada tim penyuluh hukum,“ ujarnya.
Lanjutnya, tujuan utama penyuluhan hukum ini, agar Prajurit, PNS dan Ibu Persit Kodim 0104/Atim, memahami dan mengerti hukum, supaya tidak terjadi pelanggaran,” tegasnya.
Kapten Chk Sapuan menyampaikan bahwa, materi penyuluhan yang disampaikan saat ini adalah tentang UU ITE serta hukum Tindak Pidana, dengan maksud untuk memberikan pengetahuan informasi elektronik, agar prajurit selalu berhati-hati dalam menyampaikan informasi.
Misalnya, tentang (Pasal 27 s/d 37) menyebutkan beberapa perbuatan yang dilarang, antara lain mendistribusikan gambar atau konten yang tidak pantas, menyebarkan berita bohong (hoax), mengadu domba atau permusuhan, SARA, mencampuri progam orang lain, serta tidak boleh mengancam menakut-nakuti seseorang melalui SMS maupun media sosial yang lain.
Dampak negatif media sosial dari segi hukum sangat banyak antara lain pornografi, kekejaman, serta penipuan, sehingga dengan adanya UU ITE para Prajurit diharapkan berhati-hati dan memahami secara benar perbedaan antara fakta dan opini untuk melindungi privasi keluarga dan rekan serta satuan.
Selain itu, Letda Chk Benaya . H selaku tim penyuluh juga menyampaikan materi tentang UU RI No. 18 Tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau illegal loging.
Dalam penyuluhan itu juga tak ketinggalan pula mengenai Netralitas, bahwa TNI tidak boleh memfasilitasi berupa apapun dan tidak berpihak tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak manapun dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis,“ tegasnya.
Di akhir penyuluhan ia menambahkan, mengenai hukum dari KDRT, dalam pelanggaran hukum KDRT terbagi menjadi 4, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan semua itu ada hukumanya,“ pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Perwira Staf, Danramil jajaran Kodim 0104/Atim, Ketua Persit KCK Cabang XXI Dim 0104 Ny. Yessi Hasanul Arifin Siregar, Wakil Ketua Ny. Dani Syahputra.
