SamudraNews com- Rokan Hilir-Riau, Dugaan tanda tangannya dipalsukan oleh bendahara Kepenghuluan, Ketua BPKep Kepenghuluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau , akhirnya harus berujung ke pihak Kepolisian.
Karena merasa tanda tangannya di palsukan , Surianto selaku Ketua BPKep bersama beberapa anggotanya yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya Masri Dodi Simangunsong SH akhirnya membuat pengaduan Ke Sat Reskrim Polres Rokan Hilir pada Kamis (5/3/2020) yang lalu.
Dalam pengaduan tersebut, Surianto (27) melaporkan dugaan perbuatan pemalsuan tanda tangan yang tertera didaftar hadir peserta musyawarah dan undangan pada acara laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan (APBKep) Tahun Anggaran 2019.
Saat dikonfirmasi Riausky.com
melalui Kuasa Hukum nya Masri Dodi Simangungsong SH, Selasa (19/5) siang kemarin mengatakan, sudah kami adukan Bendahara Desa Kepenghuluan Tangga Batu berinisial MS ke Polres Rokan Hilir terkait pemalsuan tanda tangan kliennya, katanya.
Pemalsuan ini, kata Masri Dodi Simangungsong SH, diketahui pada Rabu (22/2) sekira pukul 20.00 wib, disaat para perangkat desa berkumpul di aula Kepenghuluan Tangga Batu Kecamatan Tanjung Medan, " Saat itu Klien saya (Pelapor) baru mengetahui ada tanda tangannya yang terdapat disalinan Poto copy laporan pertanggungjawaban Kepenghuluan tahun 2019 yang diserahkan oleh bendahara (Teradu) .
Lanjut Masri Dodi, merasa klien saya (pelapor) tidak ada menanda tanganinya, pada kesempatan itu juga klien saya langsung menanyakan kepada bendahara Jepenghuluan Tangga Batu berinisial MS yang akhirnya membenarkan pemalsuan tanda tangan tersebut dengan alasan malas untuk ribet atau sibuk meminta tanda tangan dan minta cap BPKep.
"Pengaduan saat ini, masih dalam proses penyelidikan, sedangkan saksi - saksi pihak pelapor maupun saksi-saksi pihak teradu sudah dilakukan pemeriksaan beserta barang buktinya, kita masih tunggu hasil uji laboratarium kedepannya" Kata Masri Dodi kepada Momenriaucom .
Sementara Penghulu Tangga Batu Mukhlisin Siagian saat dihubungi awak media Selasa (19/5) Sekira Pukul 13.02 Wib mengatakan bahwa, m kasus ini sudah dikomprontir sebelumnya di Polres Rokan Hilir pada bulan April tahun 2020 antara pelapor dan terlapor bahwasanya LPJ tahun anggaran 2019 bukan kewenangan BPKep yang baru masih tanggung jawab BPKep yang lama. Kata Mukhlisin Siagian kepada awak rekan media.
Dengan peryataan Penghulu Tangga Batu tersebut, langsung kuasa hukum Masri Dodi Simangungsong SH menilai itu tidak benar, sampai saat ini klien saya (pelapor) dan pihak terlapor tidak pernah dilakukan konprontasi di Polres Rokan Hilir.
Jika dalam LPJ tersebut itu kewenangan BPKep yang lama kenapa ada tanda tangan klien saya muncul didalam LPJ Tahun Anggaran 2019.
Dalam masalah ini patut diduga telah terjadi tindak pidana lainnya yaitu pemalsuan keadaan , menyikapi hal tersebut saya akan berkordinasi dengan klien saya untuk membuat laporan terbaru di Polres Rokan Hilir nantinya, ungkapnya.
| ***
